Wakaf dari Fikih Sampai Undang-undang 

Sedang Trending 1 tahun yang lalu
Wakaf dari Fikih Sampai Undang-undang Wakaf dari Fikih Sampai Undang-undang 

– Wakaf bukan kata nan asing bagi orang Indonesia. Wakaf telah menjadi bahasa Indonesia. Ia adalah resapan dari bahasa Arab, waqafa yang secara bahasa berfaedah berhenti, menahan alias berdiri. 

Sementara itu, secara terminologi, ulama fikih nan masyhur dikalangan ajaran Syafi’i dan beberapa ajaran lain, mendefiniskan wakaf adalah tindakan menahan kekayaan wakaf dengan memanfaatkannya dan dikelola untuk pentingan yag diperbolehkan secara syariah. 

Sedangkan Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta, dengan status kepemilikan kekayaan wakaf  tetap menjadi kewenangan milik dari wakif dan menyedekahkan manfaatnya dalam kebaikan (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10).

Dari pengertian di atas, Indonesia merumuskan kembali arti wakaf dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 nomor 1. Di sini wakaf dijelaskan sebagai perbuatan norma wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian kekayaan barang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya alias untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari pengertiannya dapat kita simpulkan beberapa perihal berikut ini, 

  1. Wakaf adalah perbuatan norma memisahkan alias menyerahkan harta.
  2. Harta nan diwakafkan tersebut mesti berkarakter tetap dapat dimanfaatkan. Artinya kekayaan nan ada kadaluarsanya dan lenyap pakai tidak bisa diwakafkan.
  3.  
  4. Jangka waktu wakaf pada dasarnya untuk selama-lamanya, namun wakaf tertentu seperti wakaf duit dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
  5. Peruntukan aset wakaf adalah untuk kepentingan ibadah alias kesejahteraan umum

Pengaturan Wakaf 

Indonesia sebagai negara norma mengatur beragam aktivitas keagamaan nan berangkaian dengan kepentingan publik. Aktivitas wakaf nan awalnya tersebar dalam beragam kitab fikih kudu dirumuskan kembali menjadi patokan negara, ini disebut sebagai positivisasi. 

Hal ini diperlukan mengingat wakaf tidak berdiri sendiri. Ada seperangkat patokan lain nan secara otomatis terhubung dengan wakaf. Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan mengenai agraria.

Dalam rangka mengadministrasikan praktik wakaf ini, pemerintah mengeluarkan beragam peraturan. Pengaturan ini tidak hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi ketika kolonialis Belanda juga telah mengeluarkan beragam peraturan. 

Pengaturan Wakaf Sebelum Indonesia Merdeka 

Berikut ini beberapa pengaturan amal dalam corak surat info pada masa kolonialisme Belanda. 

  1. Surat Edaran sekretaris Govermen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang Teozicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen. Surat nan ditujukan kepada wilayah di Jawa dan Madura selain Swapraja berisi tentang pengaturan pembangunan rumah ibadah kudu sesuai dengan kepentingan umum dan memerintahkan untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah-tanah alias tempat ibadah.
  1. Surat Edaran dari sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, nan dimuat dalam Bijblad 1931 No. 125/A tentang Toezich van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs. Surat info ini mengingatkan agar memperhatikan perintah surat di atas. Surat ini juga mengatur izin mewakafkan kekayaan dari Bupati. Semua pendaftaran dilaporkan kepada instansi Landrente.
  1. Surat Edaran skretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 tahun 1934 No. 13390 tentang Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs. Isi surat ini nyaris sama dengan surat di atas, hanya saja menambahkan jika terjadi sengketa maka diselesaikan oleh Bupati.
  1. Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 27 mei 1935 No. 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480. Surat ini menegaskan surat sebelumnya mengenai dengan tata langkah perwakafan.

Pengaturan Wakaf Pasca Merdeka 

Indonesia setelah merdeka tidak serta merta menghapus patokan nan telah dikeluarkan oleh Belanda sebelumnya. Aturan-aturan tersebut tetap bertindak lantaran adanya patokan peralihan pada UUD 1945.

Delapan tahun setelah Indonesia merdeka barulah pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan, ialah petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk Mengenai Wakaf. Setelah itu tiga tahun kemudian dikeluarkan kembali surat Edaran No. 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. 

Kemudian tahun 1960 keluar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria nan mengatur wakaf sebagaimana tercantum pada Pasal 49 ayat (3). 

Pada intinya menegaskan perlindungan norma terhadap wakaf tanah dan adanya kemungkinkan untuk memberikan tanah nan dikuasai negara untuk keperluan peribadatan alias keperluan suci lainnya dengan kewenangan pakai.

Setelah UU Agraria ini disahkan, 17 tahun kemudian barulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik nan disahkan pada tanggal 17 Mei 1977.

Sampai tahun 1991 konsentrasi utama pengaturan wakaf adalah wakaf tanah. Tujuannya pun lebih pada kepentingan ibadah, belum menyentuh kepentingan ekonomi alias kemaslahatan lainnya. Keadaan ini mulai berubah ketika Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memuat tiga kitab ialah kitab pertama tentang perkawinan, kitab kedua tentang kewarisan dan kitab ketiga tentang perwakafan. 

Wakaf nan diatur dalam KHI perspektifnya lebih luas, tidak terbatas pada tanah. Di sini obojek wakaf diperluas dari awalnya hanya barang tidak bergerak berkembang dengan memasukkan objek barang bergerak sebagai asset nan dapat diwakafkan.

13 tahun setelah KHI lahirlah Undang-undang Wakaf ialah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Ini menjadi era baru wakaf di Indonesia. Dua (2) tahun kemudian disahkan Peraturan Pemerintah Nomor42 tahun 2006. PP ini memuat hal-hal baru nan belum ada pada peraturan sebelumnya. 

Paradigma baru pada aturan-aturan baru ini dapat terlihat dari ekspansi objek wakaf, pengelolaan wakaf, tujuan wakaf, dan kelembagaan-kelembagaan lain mengenai wakaf. 27 Oktober 2025 lampau UU Wakaf telah berumur 21 tahun. 


Di usia nan sudah sangat dewasa, beragam tantangan pengelolaan wakaf juga terus berkembang. Perkembangan objek wakaf, nazhir wakaf, dan nan paling krusial adalah tantangan menjadikan wakaf sebagai aset nan produktif sehingga memberikan akibat nan besar bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat. 

Selengkapnya
Sumber Info Seputar Islam bincangsyariah
Info Seputar Islam bincangsyariah
↑