– Berikut penjelasan mengenai titik jumpa syura dengan demokrasi. Sudah lumrah, dalam konteks Islam, kita sering memandang dan menyandingkan syura dengan demokrasi. Konsep syura adalah perintah Tuhan nan langsung diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai teladan untuk umat. Syura adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat nan menyangkut kepentingan bersama.
Bahkan, syura juga gambaran tentang langkah kaum beragama menyelesaikan persoalan dan urusan sosial mereka. Syura dalam al-Qur’an dijelaskan dalam dua surat, ialah dalam surat Asy-Syura ayat 38, dan surat Ali Imran ayat 159. Allah Swt. berfirman:
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ
Artinya: “Dan (bagi) orang-orang nan menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki nan Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42]: 38).
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ
Artinya: “Maka berkah rahmat Allah engkau (Muhammad) bertindak lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya Anda bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah maaf untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, andaikan engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang nan bertawakal.” (QS. Ali Imran [3]: 159).
Salah seorang tokoh dan filsuf berjulukan Al-Farabi mensyaratkan adanya pemimpin nan tidak otoriter dan bisa membimbing masyarakat dengan langkah menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
- Advertisement -
Demikian juga shura menurut Muhammad Syahrur nan mengandung dua pengertian. Pertama, syura sebagai prinsip absolut sebagaimana ketaatan kepada Allah, shalat, dan zakat. Kedua, syura sebagai praktik sehari-hari nan mengikuti laju sejarah nan dihuni oleh masyarakat apa pun, alias dengan kata lain, shura nan terstruktur secara historis.
Makna syura
Tentu saja, pada pengertian pertama, syura merupakan bagian esensial ketaatan untuk menjawab seruan Tuhan, di samping shalat dan zakat.
Dari sini kita tahu bahwa, Islam datang untuk mengartikan manusia bahwa aktivitas revolusi apapun nan berjuang dengan tujuan kebebasan berakidah dan berpendapat, sebenarnya merupakan perjuangan nan bermaksud pada syura.
Begitu juga sebaliknya. Orang-orang nan mencegah syura, tidak percaya kepadanya, sama halnya dengan orang nan mencegah shalat dan zakat. Hal ini untuk mengokohkan shura dari perspektif pandang iktikad sebelum praktik-praktik lainnya.
Oleh lantaran itu, orang Islam tidak boleh mengganti syura dalam aspek prinsip-prinsipnya, lantaran syura termasuk dasar-dasar iktikad dan ibadah.
Sementara, dalam pengertian nan kedua, syura sebagai praktik historis nan meliputi aspek politik dan sosial ekonomi umat. Artinya, Allah Swt. memerintah Nabi Muhammad Saw. untuk berembuk dengan manusia dalam masalah-masalah nan tidak berangkaian dengan wahyu.
Jadi objek Ali Imran: 159 tersebut diarahkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul nan berasosiasi langsung dengan manusia nan semasa dengannya. Di sinilah, Nabi Muhammad mempraktikkan masalah ini dalam struktur masyarakat nan sarat dengan nilai-nilai sosial-kultural dan historis.
Kekuasaan Tuhan
Adanya kekuasaan manusia bukan berfaedah menafikan kekuasaan Tuhan, lantaran secara teologis manusia dituntut untuk “mengatur” kehidupannya sendiri di dunia.
Kita tahu, bahwa dalam teologi Islam, persoalan ini sudah menjadi persoalan klasik nan diperdebatkan oleh para mutakallimin. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kehidupan manusia di bumi diatur dan dikontrol sepenuhnya oleh Tuhan (Jabariyah).
Artinya, manusia hanya sebagai “robot” nan semua gerak-geriknya sudah ditentukan dan diatur oleh Tuhan. Sebagian nan lain mengatakan bahwa segala perbuatan nan dilakukan oleh manusia tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan (Qadariyah). Tuhan hanya sebagai Pencipta, dan manusia diberi kebebasan mengatur kehidupan mereka.
Berbeda dalam konteks kerakyatan (syura), umat Islam secara umum dan umat Islam Indonesia secara khusus, tetap memperdebatkan dan mempermasalahkan kedaulatan absolut Tuhan. Hal ini sebagaimana nan dikemukakan oleh Muhammad Natsir.
Hanya saja, rakyat tetap mempunyai kedaulatan. Artinya, dalam negara Islam, rakyat mempunyai dua hak, ialah kewenangan untuk menyusun undang-undang dan kewenangan untuk memilih kepala negara. Pemikiran ini didasarkan pada ayat al-Qur’an surat Ali Imran [3]: 159, An-Nisa’ [4]: 59.
Karena itu, menerapkan kedaulatan rakyat bukan berfaedah mengingkari kedaulatan Tuhan. Meskipun kepercayaan berasal dari Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya tetap melibatkan peran manusia. Maka disinilah perlunya penafsiran secara terus-menerus terhadap teks-teks kepercayaan guna melestarikan alam buatan Tuhan.
Nah, nan diperlukan sekarang bukan mempersoalkan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan, tetapi upaya untuk melakukan kebaikan sesama manusia buatan Tuhan di bumi inilah nan sangat penting.
Penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat Tuhan, baik nan tertulis maupun nan tidak tertulis, selalu diperlukan dan dibutuhkan sesuai dengan konteks kehidupan manusia.
Apakah syura hanya sebatas aliran agama?
Bagi bangsa Indonesia, syura tidak hanya sebatas aliran agama, tetapi juga sudah menjadi kebudayaan dan tradisi masyarakat Indonesia dalam memutuskan urusan-urusan bersama.
Secara teologis-sosiologis, masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan muasal konsep tersebut dan tidak mempersoalkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, maka muncullah ungkapan “demokrasi Indonesia” alias “demokrasi Pancasila”.
Syahdan, salah satu karakter wacana politik abad ke-20 adalah realita bahwa nyaris semua aktivitas politik menyatakan diri berkarakter demokratis, dan mengembangkan demokrasi.
Dalam perihal ini, nyaris tak ada golongan politik nan dapat mengelak alias menolak klaim ini. Alasan nan mendasari kejadian ini adalah pendapat sentral demokrasi, bahwa semua kekuasaan diberikan oleh rakyat, dan bahwa penggunaan kekuasaan hanya sah jika mewakili kehendak rakyat.
Dengan demikian, wajar jika dikatakan bahwa kerakyatan merupakan konsep nan diterima secara universal, termasuk di bumi Islam. Banyak teoretisi alias politisi nan secara definitif menulis alias bertindak dalam kerangka Islam, menyatakan bahwa teori politik mereka juga berkarakter demokratis.
Bahkan, konsep negara dan pemerintahan Abu A’la al-Maududi dan Imam Khomeini selalu disebut teo-demokrasi Islam alias kerakyatan Islam nan berkarakter plebisit (plebiscitary Islam-democracy). Pun banyak juga penulis dari bumi Islam mengatakan bahwa Islam merupakan corak kerakyatan nan sejati dan paling baik.
Akan tetapi, kerakyatan nan menekankan pada bunyi rakyat kebanyakan juga tidak terbebas dari kekurangan. Dalam demokrasi, legitimasi politik sering dipahami sebatas dalam koridor kehendak mayoritas, bukan pada pengetahuan tentang kebenaran, sehingga kesalahan dalam mengambil keputusan jarang dipersoalkan.
Catatan akhir
Kondisi ini akhirnya mengakibatkan tumbukan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Bahwa kaum demokrat bisa dikatakan lebih mengutamakan keadilan prosedural nan berdasarkan bunyi mayoritas, nan dengannya keadilan substantif pun dapat tercapai.
Padahal, keadilan substantif hanya bisa diperoleh melalui pendekatan filosofis, nan menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa diperoleh dari pengambilan keputusan nan salah.
Dua implikasi mengenai dengan perihal ini. Pertama, kekuatan rakyat semestinya dibatasi oleh kebenaran tentang keputusan nan mereka ambil. Kedua, perlu adanya pengawasan kekuasaan evaluatif terhadap keputusan rakyat.
Ini bisa diwujudkan melalui pembentukan lembaga unik nan terdiri dari orang- orang tertentu nan dinilai lebih memahami kebenaran dibanding kebanyakan orang. Artinya, lembaga ini kemudian diberi kewenangan prosedural untuk mengintervensi pemerintah berasas argumen substantif tentang kebenaran pengetahuan.
Sekalipun demikian, ada pula kalangan nan mendukung pemisahan kerakyatan dari masalah kebenaran dengan mempertanyakan kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan objektif tentang kebenaran.
Misalnya seperti Robert Dahl salah satu nan menekankan bahwa kerakyatan kudu terbebas dari pertanyaan-pertanyaan epistemologis ontologis tentang sifat dasar penilaian moral. Menurutnya, kita kudu mencurigai siapapun nan menyatakan mempunyai pengetahuan objektif tentang kebaikan.
Demikian penjelasan titik jumpa syura dengan demokrasi. Semoga titik jumpa syura dengan kerakyatan bermanfaat. Wallahu a’lam bisshawaab. [Baca juga: Demokrasi dan Islam: Sejalankah Keduanya?].
3 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·