– Salah satu untuk keabsahan nikah dalam Islam adalah adanya wali. Menikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Dalam Islam, wali nikah tidak bisa sembarang orang, sudah ada patokan tersendiri. Artikel berikut ini bakal menjelaskan tentang syarat wali nikah dalam Islam.
Pernikahan adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang nan tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga mengikat dua family sebagai entitas sosial masyarakat. Dalam pernikahan, Islam menetapkan adanya wali nikah sebagai salah satu rukunnya. Selain lantaran argumen realistis semisal melindungi pihak wanita dalam ranah norma dan sosial, juga ada perintah Allah dan Nabi Muhammad sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan sabda Nabi.
Dalam surah Al-Baqarah Ayat 232, Allah SWT. Berfirman.
فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ
Artinya: “…Janganlah Anda menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya andaikan telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan langkah nan patut…” (QS. Al-Baqarah: 232).
Ayat ini merespons sumpah Ma’qal bin Yasar nan enggan menikahkan saudarinya kepada mantan suaminya nan sebelumnya bercerai. Dari ayat ini konklusi hukumnya, wali dalam pernikahan merupakan rukun nan kudu terpenuhi. Sebab, seumpama wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, niscaya Allah tidak melarang Ma’qal nan enggan menikahkannya. Karena saudarinya bisa melakukan sendiri.
Selain ayat di atas, ada juga beberapa sabda Nabi nan secara tegas menunjukkan perlunya ada wali dalam pernikahan. Salah satunya ialah sabda riwayat Siti Aisyah ra.
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ.
Artinya: “Tidak sah pernikahan selain dengan wali dan dua saksi nan adil. Dan pernikahan nan berjalan tanpa itu (wali dan dua saksi nan adil) adalah batal.” (HR. Ibnu Hibban).
Ayat dan sabda tersebut mengindikasikan bahwa wali menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Posisi wali nan sangat krusial itu, maka para ustadz membikin persyaratan nan kudu terpenuhi. Sehingga tidak sembarang orang serta-merta menjadi wali dalam pernikahan nan berfaedah menagbsahkan status pernikahannya.
Syarat Wali Nikah Perempuan
Menurut kalangan Syafi’iyah, ada enam syarat nan mesti terpenuhi bagi seseorang agar bisa menjadi wali. Imam Abu Syuja’ dalam kitab Matan Taqrib-nya menuliskan sebagai berikut.
وَيَفْتَقِرُ الوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: الإِسْلَامِ، وَالبُلُوغِ، وَالعَقْلِ، وَالحُرِّيَّةِ، وَالذُّكُورَةِ، وَالعَدَالَةِ.
Artinya: “Seorang wali dan dua saksi memerlukan enam syarat: Islam, baligh, akal, kebebasan, jenis kelamin laki-laki, dan keadilan.” (Abu Syuja’, Matan Taqrib Abi Syuja’ [Semarang – Karya Thaha Putra], hal. 43).
Pertama, orang nan berakidah Islam. Oleh karena itu, Non-Muslim tidak bisa menjadi wali nikah dari wanita muslim. Demikian sebaliknya, seorang muslim tidak boleh menjadi wali nikah dari wanita nan Non-Muslim. Karena perbedaan kepercayaan memutus hubungan perwalian. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya mengatakan.
وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَلِي مُسْلِمَةً وَلَوْ كَانَتْ عَتِيقَةَ كَافِرٍ، وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا
“Redaksi pengarang (Imam Nawawi) memberi pemahaman, sesungguhnya orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi muslimah, meskipun budak perempuannya Non-Muslim, dan tidak boleh seorang muslim menjadi wali bagi wanita kafir. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan persaudaraan antara keduanya.” (Khatib Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’arifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj Al-Muallif, [ Bairut – Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 1994, vol. IV, hal. 257).
Kedua, syarat wali nikah selanjutnya adalah orang nan sudah baligh. Oleh karena itu, anak mini nan belum baligh tidak bisa menjadi wali nikah. Sebab, dia sendiri butuh pada pengasuh untuk mengurusi kepentingannya. Bagaimana mungkin menjadi wali dari orang lain.
Ketiga, orang nan berakal. Oleh karena itu, orang gila tidak bisa menjadi wali nikah. Baik gilanya permanen ataupun sementara lantaran disamakan dengan nan permanen menurut pendapat nan paling shahih. Alasannya sama dengan anak nan belum baligh di atas. Sebagaimana Taqyuddin al-Husni dalam kitab Kifayah al-Akhyar menjelaskan ketidakbolehan anak mini dan orang gila sebagai wali nikah.
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَلِيَّيْنِ، لِأَنَّهُ مَوْلًى عَلَيْهِمَا لاِخْتِلَالِ نَظَرِهِمَا فِي مَصْلَحَتِهِمَا، فَكَيْفَ يَكُونَانِ وَلِيَّيْنِ لِغَيْرِهِمَا؟
“Oleh karena itu, tidak boleh anak mini dan orang gila menjadi wali. Karena mereka berada di bawah tanggungan (pemeliharaan) orang lain akibat kecacatan dalam merenungi kepentingan mereka sendiri. Maka gimana mungkin mereka bisa menjadi wali bagi orang lain?” (Taqyudin al-Husni, Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtisar, [Damaskus – Dar al-Khair: 1994], hal. 357).
Keempat, orang nan merdeka. Maka seseorang nan statusnya budak tidak bisa menjadi wali nikah. Sebab, dia sendiri tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri sehingga tak layak mempunyai kewenangan dalam urusan (pernikahan) orang lain.
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَلِيًّا، لِأَنَّهُ لَا يَلِي عَلَى نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يُزَوِّجُ غَيْرَهُ؟
“Maka tidak bisa seorang hamba (budak) menjadi wali nikah. Karena dia tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri, gimana bisa menjadi wali bagi orang lain?.” (Taqyudin al-Husni, Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtisar, [Damaskus – Dar al-Khair: 1994], hal. 357).
Kelima, syarat wali nikah selanjutnya adalah laki-laki. Oleh karenanya, wanita dan khunsta musykil (belum jelas statusnya) tidak boleh menjadi wali nikah. Adapun argumen wanita tidak bisa menjadi wali nikah lantaran beberapa faktor.
Selain argumen keagamaan, juga argumen norma sosio-budaya. Di mana saat Islam turun, setting sosio-budaya sangat patriarki dan apalagi misoginis. Maka, penetapan laki-laki sebagai wali bermaksud untuk melindungi kehormatan wanita agar tidak ditindas oleh calon suaminya.
Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj menjelaskan situasi sosio-budaya nan tak memungkinkan wanita menikahkan dirinya alias orang lain.
لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا أَيْ لَا تَمْلِكُ مُبَاشَرَةَ ذَلِكَ بِحَالٍ لَا بِإِذْنٍ وَلَا بِغَيْرِهِ سَوَاءٌ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ؛ إذْ لَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ دُخُولُهَا فِيهِ لِمَا قُصِدَ مِنْهَا مِنْ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ ذِكْرِهِ أَصْلًا
“Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Artinya, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perihal tersebut dalam keadaan apapun, baik dengan izin maupun tanpa izin. Baik dalam aspek ijab maupun qabul (penerimaan). Karena secara norma sosial wanita tak layak melibatkan dirinya dalam menikahkan, mengingat tujuan dari perihal itu adalah untuk menjaga rasa malu dan tidak periwayatan sama sekali (perempuan menikahkan dirinya sendiri).” (Khatib Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’arifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj, [ Bairut – Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 1994, vol. IV, hal. 239-240).
Selain itu, ada sabda Nabi nan menegaskan ketidakbolehan wanita melakuakan janji pernikahan baik dirinya sendiri apa lagi orang lain.
«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا»
Artinya: “Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.” (HR. al-Daraqutni).
Keenam, orang nan bisa menjadi wali nikah ialah nan adil. Oleh karenanya, orang nan fasik tidak bisa menjadi wali nikah lantaran tidak mempunyai kewenangan dalam perwalian nikah. Perihal tiadanya kewenangan bagi orang fasik, lantaran dianalogikan dengan budak nan sama-sama tidak bisa menjadi saksi. Syekh Zainuddin al-Malibari dalam Fathu al-Muin menyebutkan.
فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، لِأَنَّ الْفِسْقَ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ، فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ.
“Maka, orang nan fasik tidak mempunyai kewenangan (untuk menjadi wali) selain jika dia adalah pemimpin tertinggi (imam agung). Karena kefasikan adalah kekurangan nan mencederai kesaksian sehingga menghalangi kewenangan kewalian, seperti halnya status budak.” (Zainuddin al-Malibari, Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurrat al-‘Ain bi Muhimmat al-Dinhal, [Bairut – Dar Hazm tt], hal. 464).
Dari penjelasan di atas bisa digaris bawahi, bahwa pernikahan nan wali nikahnya tidak memenuhi salah satu dari enam syarat di atas maka pernikahannya tidak sah. Sebab, tidak sembarang orang boleh menjadi wali nikah. Selama orang tersebut tidak memenuhi, nan sekurang-kurangnya, enam kriteria di atas. Oleh karenanya, orang nan tidak memenuhi satu syarat saja maka kewenangan perwalian dalam nikah beranjak kepada wali-wali nikah nan lain. Wallahu a’lam.
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·