BANGBARA.COM - UU Cipta Kerja mempermudah proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, terutama bagi pelaku upaya mikro dan mini (UMK) nan mau meningkatkan legalitas dan kredibilitas bisnis. Ada dua jenis PT nan dapat didirikan, ialah PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan. PT Persekutuan Modal biasanya dipilih oleh upaya skala menengah hingga besar dan memerlukan minimal dua pendiri. Sementara itu, PT Perorangan dirancang untuk pelaku UMK dan bisa didirikan oleh satu orang saja, dengan persyaratan nan lebih sederhana.
PT Perorangan memberikan untung bagi pelaku UMK lantaran tidak memerlukan akta notaris, sehingga biaya pendirian lebih terjangkau. Syarat pendirian PT perorangan meliputi kebangsaan Indonesia, usia minimal 17 tahun, serta kepemilikan saham tunggal oleh pendiri nan juga bakal bertindak sebagai direktur. Di sisi lain, PT Persekutuan Modal memerlukan akta notaris dalam proses pendiriannya, modal dasar nan disetor minimal 25%, dan melibatkan dua pemegang saham alias lebih.
UU Cipta Kerja juga memungkinkan perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal jika upaya berkembang melampaui kriteria UMK. Proses ini meliputi penambahan pemegang saham dan perubahan struktur perusahaan sesuai ketentuan PT biasa. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi pelaku upaya mini untuk berkembang secara berjenjang tanpa beban administratif nan besar sejak awal.
Sebagai mitra dalam pendirian PT, penyedia jasa seperti CPT Corporate menawarkan jasa nan memfasilitasi kebutuhan bisnis, mulai dari pendirian perusahaan hingga kepatuhan terhadap regulasi. Dengan tim ahli di bagian norma dan keuangan, CPT Corporate siap mendampingi perusahaan di Indonesia agar bisa memenuhi persyaratan legal dan mendukung pertumbuhan upaya secara berkelanjutan.
Sumber: VRITIMES
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian alias keseluruhan tulisan
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: Abdul Kholilulloh
2 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·