BANGBARA.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan skema pajak baru untuk transaksi aset mata uang digital nan mulai bertindak pada 1 Agustus 2025. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final ditetapkan sebesar 0,21% untuk transaksi domestik, dan 1% untuk transaksi dengan platform luar negeri. Selain itu, ketentuan ini menghapus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap aset kripto, mengingat status aset mata uang digital nan sekarang setara dengan surat berbobot sesuai dengan izin nan berlaku. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri mata uang digital nan pesat di Indonesia, nan tercatat mempunyai lebih dari 20 juta penanammodal dan mencatatkan transaksi mencapai Rp650 triliun pada 2024.
Calvin Kizana, CEO Tokocrypto, menyambut baik kebijakan baru ini, menganggapnya sebagai langkah progresif lantaran menghapus PPN dan hanya mengenakan PPh final pada transaksi penjualan. Dengan demikian, penanammodal diharapkan dapat memperoleh kepastian dan efisiensi dalam melakukan transaksi aset kripto. Meski demikian, dia mengkritik bahwa tarif pajak mata uang digital tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pasar saham, serta sistem PPh final nan tetap dikenakan meskipun penanammodal mengalami kerugian, berbeda dengan sistem capital gain tax nan hanya dikenakan pada keuntungan. Calvin berambisi bahwa ke depannya, skema pajak ini bisa lebih mencerminkan prinsip keadilan di pasar digital.
Selain itu, Calvin juga menyoroti tantangan nan dihadapi dalam penerapan kebijakan ini, terutama kesiapan prasarana teknis dan masa transisi nan diperlukan. Tokocrypto tengah mempersiapkan penyesuaian sistem transaksi dan pelaporan pajak agar dapat melangkah lancar. Ia juga mengusulkan adanya masa transisi minimal satu bulan agar seluruh platform dapat melakukan penyesuaian serta memberikan edukasi kepada pengguna mengenai kebijakan baru ini. Pengawasan nan lebih ketat terhadap transaksi mata uang digital di platform luar negeri juga dianggap krusial untuk menciptakan suasana persaingan nan setara di pasar lokal.
Kebijakan pajak mata uang digital Indonesia ini berbeda dengan kebijakan di negara lain. Di India, pajak mata uang digital dikenakan sebesar 30%, sementara di Amerika Serikat, Donald Trump mengusulkan penghapusan pajak capital gain untuk mendorong mengambil kripto. Di Thailand, pemerintah memberikan insentif dengan membebaskan pajak penghasilan bagi pengguna exchange lokal hingga 2029. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah Indonesia berambisi dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri mata uang digital global, serta mendorong terciptanya ekosistem mata uang digital nan sehat dan kompetitif di dalam negeri.
Sumber: VRITIMES
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian alias keseluruhan tulisan
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: Abdul Kholilulloh
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·