Hukrim, BANGBARA.COM - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor, Andi Asrun, menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nan menyatakan komisioner KPU melanggar kode etik lantaran memproses pendaftaran cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, adalah kesalahan besar.
Menurut Andi Asrun, KPU sudah betul lantaran menunaikan langkah berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan berkarakter self executing alias bisa langsung dilaksanakan tanpa memerlukan patokan tambahan.
Namun sebaliknya, Andi Asrun menilai justru memandang kesalahan dalam putusan nan dikeluarkan DKPP.
Baca Juga: Situs Megalitikum Ini Pernah Dikunjungi Pentolan Grup Band Legendaris
"Menurut saya, putusan DKPP itu keliru besar itu, keliru besar," Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.
"KPU hanya melaksanakan putusan MK nan berkarakter _final_ dan _self executing,_ jadi dia tidak perlu lagi atur pelaksanaannya," ujarnya.
Andi mengatakan DKPP juga melakukan kesalahan dengan mengeluarkan putusan tanpa mengundang dua pihak nan bakal terimbas. Menurutnya, langkah berimbang semestinya dilakukan DKPP sejak awal.
Baca Juga: Di Manado Anies Amat Terharu Disambut Ribuan Pendukungnya
"DKPP ini harusnya mengundang pihak nan bakal terkena imbas dari putusan DKPP, berimbang namanya. Jadi kudu mendengar dari kedua belah pihak, tapi kan tidak dilakukan oleh DKPP," jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Forum Pengacara Konstitusi tersebut juga mengatakan kekeliruan nan dilakukan DKPP bisa digugat kembali oleh pihak KPU. Badan penyelenggara pemilu tersebut, lanjut Andi, bisa melayangkan gugatan ke PTUN lantaran putusan DKPP tidak final seperti putusan MK.
"Putusan DKPP ini bisa digugat ke PTUN oleh orang nan merasa dirugikan, alias masyarakat nan merasa putusan DKPP ini bertentangan secara moral, norma dan konstitusi," tutur Andi.
Baca Juga: Lestarikan Budaya Sunda di Bandung Barat, Hengky Kurniawan Gandeng Sule Akan Bangun Sanggar
Menurut Andi nan bersalah, DKPP ini melakukan perbuatan melawan norma namanya.
“KPU menjalankan putusan MK, sesuai tugasnya, tapi kemudian dipersalahkan," pungkas Andi ***
2 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·