– Kebebasan berakidah dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia pada tahun 2023 tetap menghadapi tantangan nan signifikan. Berdasarkan laporan Setara Institute, tercatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran KBB di beragam wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, nan mencatat 175 peristiwa dengan 333 tindakan. Peningkatan jumlah peristiwa ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap kebebasan berakidah tetap menjadi rumor krusial di Indonesia.
Dari total 329 tindakan pelanggaran KBB nan tercatat, 114 tindakan dilakukan oleh tokoh negara dan 215 tindakan oleh tokoh non-negara. Pemerintah wilayah menjadi tokoh negara dengan jumlah pelanggaran terbanyak, ialah 40 tindakan, diikuti oleh kepolisian (24 tindakan), Satpol PP (10 tindakan), TNI (8 tindakan), Forkopimda (6 tindakan), dan lembaga pendidikan (4 tindakan).
Sementara itu, di antara tokoh non-negara, penduduk mencatatkan jumlah pelanggaran tertinggi dengan 78 tindakan, diikuti oleh perseorangan (19 tindakan), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan 17 tindakan, dan organisasi keagamaan lainnya dengan 8 tindakan. Data ini menunjukkan bahwa intoleransi tetap kuat di masyarakat dan berkontribusi terhadap pembatasan kebebasan beragama.
Salah satu temuan menarik dalam laporan ini adalah peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jika sebelumnya FKUB menjadi salah satu tokoh utama dalam pelanggaran KBB, pada tahun 2023 FKUB mulai beralih bentuk menjadi pemasok nan lebih kontributif dalam pemajuan kebebasan beragama. Hal ini terlihat dari keterlibatan FKUB nan hanya dalam dua tindakan pelanggaran sepanjang tahun.
Terdapat tiga sorotan utama dalam kondisi KBB tahun 2023. Pertama, gangguan terhadap tempat ibadah terus meningkat dalam tujuh tahun terakhir. Sepanjang 2023, terdapat 65 kasus gangguan terhadap tempat ibadah, nan mencerminkan bahwa bentrok mengenai pendirian dan penggunaan rumah ibadah tetap menjadi persoalan serius di Indonesia.
Kedua, penggunaan delik penodaan kepercayaan tetap menjadi rumor utama dalam pelanggaran KBB. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari 19 kasus pada tahun 2022 menjadi 15 kasus pada tahun 2023, norma penodaan kepercayaan nan berkarakter diskriminatif tetap digunakan oleh abdi negara penegak norma dan masyarakat sebagai perangkat untuk membungkam ekspresi keagamaan tertentu.
Ketiga, intoleransi oleh masyarakat dan diskriminasi oleh komponen negara tetap menjadi halangan utama dalam menjamin kebebasan beragama. Sepanjang tahun 2023, tercatat 26 tindakan intoleransi oleh masyarakat dan 23 tindakan diskriminasi oleh komponen negara.
Fakta ini memperlihatkan bahwa kebebasan berakidah tetap jauh dari kata ideal dan memerlukan perhatian serius dari beragam pihak untuk menciptakan lingkungan nan lebih toleran.
Meningkatnya pelanggaran oleh tokoh non-negara juga menandakan adanya penguatan kapabilitas koersif di masyarakat. Fenomena ini rawan lantaran mencerminkan lemahnya ekosistem toleransi dan kurangnya perlindungan norma bagi golongan nan mengalami diskriminasi keagamaan.
Sementara itu, info Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama alias Berkeyakinan (KBB) Indonesia merilis catatan akhir tahun 2023 mengenai situasi kebebasan berakidah dan berkeyakinan di Indonesia. Koalisi ini merupakan jaringan organisasi dan organisasi nan beraksi di 26 provinsi, dengan konsentrasi utama pada penguatan agenda KBB di Indonesia.
Jaringan ini terdiri dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, peneliti, serta organisasi kepercayaan dan kepercayaan nan rentan menjadi korban pelanggaran hak-hak KBB.
Sepanjang tahun 2023, Koalisi Advokasi KBB melakukan pemantauan serta serangkaian pembelaan dan perbincangan dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk golongan rentan. Hasil dari kerja-kerja tersebut dirangkum dalam catatan akhir tahun nan bermaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan kemajuan mengenai KBB di Indonesia.
Dalam catatan tersebut, ditemukan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, tetap banyak tantangan nan menghalang pemenuhan kewenangan KBB di Indonesia. Beberapa tantangan utama nan diidentifikasi mencakup rumor rumah ibadat, kasus penodaan agama, kewenangan penganut kepercayaan, serta pengalaman organisasi korban alias penyintas pelanggaran KBB.
Selain itu, Koalisi juga menyoroti potensi akibat Pemilu 2024 terhadap kebebasan berakidah dan berkeyakinan di Indonesia. Isu rumah ibadat menjadi perhatian utama, terutama mengenai halangan administratif dan sosial nan dialami oleh golongan minoritas dalam mendirikan alias menggunakan tempat ibadah.
Berbagai izin nan membatasi pendirian rumah ibadat sering kali menjadi perangkat diskriminasi, nan mengakibatkan banyak organisasi keagamaan menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah mereka.
Selain itu, rumor penodaan kepercayaan terus menjadi tantangan dalam kebebasan berakidah dan berkeyakinan di Indonesia. Sepanjang 2023, kasus-kasus nan berangkaian dengan tuduhan penodaan kepercayaan tetap sering terjadi, dengan penggunaan pasal-pasal norma nan dinilai dapat disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kepercayaan perseorangan alias golongan tertentu.
Tantangan lainnya menyangkut hak-hak penganut kepercayaan nan tetap menghadapi diskriminasi dalam beragam aspek kehidupan, termasuk pencatatan manajemen kependudukan, kewenangan atas pendidikan, dan akses terhadap pelayanan publik. Meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam pengakuan hak-hak penganut kepercayaan, tetap terdapat halangan struktural nan perlu segera diatasi.
Ironi di Tengah Moderasi Beragama
Indonesia dikenal sebagai negara nan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semestinya kehidupan berakidah di tanah air dapat melangkah selaras dan inklusif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa moderasi berakidah justru menghadapi tantangan besar.
Ironinya, ketika pemerintah dan beragam lembaga gencar menggaungkan moderasi beragama, kasus intoleransi justru semakin marak. Berbagai peristiwa seperti persekusi terhadap golongan minoritas, sulitnya pendirian rumah ibadah, dan diskriminasi dalam kehidupan sosial menjadi bukti nyata bahwa moderasi berakidah tetap jauh dari ideal.
Salah satu masalah nan paling mencolok adalah sulitnya pendirian rumah ibadah bagi golongan kepercayaan minoritas. Meski patokan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur pendirian tempat ibadah, realitanya banyak organisasi kepercayaan mengalami halangan administratif dan sosial.
Tidak jarang, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah terjadi akibat tekanan dari golongan kebanyakan setempat, apalagi berujung pada tindakan penutupan paksa alias perusakan tempat ibadah nan sudah berdiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah konsep moderasi berakidah hanya sekadar semboyan tanpa penerapan nyata?
Lebih jauh, sejumlah kasus menunjukkan bahwa sikap intoleransi tidak hanya berasal dari perseorangan alias golongan masyarakat tertentu, tetapi juga dari abdi negara pemerintah. Beberapa kebijakan wilayah justru mempersempit ruang kebebasan berakidah dan beribadah.
Misalnya, ada kasus di mana pemimpin wilayah mengeluarkan kebijakan nan membatasi aktivitas keagamaan golongan tertentu dengan argumen menjaga “kerukunan”. Padahal, tindakan semacam ini justru bertentangan dengan prinsip kerakyatan dan kewenangan asasi manusia nan dijamin oleh konstitusi.
Di sisi lain, kejadian diskriminasi terhadap golongan kepercayaan minoritas juga terlihat dalam aspek sosial dan ekonomi. Ada kasus di mana perseorangan dengan kepercayaan tertentu susah mendapatkan pekerjaan alias mengalami tekanan sosial lantaran identitas keagamaannya.
Stigma terhadap kelompok-kelompok minoritas ini semakin memperparah ketimpangan sosial dan memperlebar lembah segregasi antarumat beragama. Dalam kondisi seperti ini, moderasi berakidah kehilangan esensinya lantaran tidak bisa menciptakan kesetaraan dalam praktik kehidupan beragama.
Ironi lainnya adalah meningkatnya politisasi kepercayaan nan justru memperkeruh situasi. Sejumlah golongan menggunakan sentimen kepercayaan untuk kepentingan politik, menciptakan polarisasi di masyarakat, dan memperkuat sikap eksklusivisme.
Alih-alih membawa pesan persatuan, kepercayaan malah dijadikan perangkat untuk menyerang pihak lain, baik dalam konteks politik maupun sosial. Hal ini menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan ketegangan nan berlawanan dengan semangat moderasi beragama.
Butuh Langkah Kongkret
Situasi ini menunjukkan bahwa moderasi berakidah di Indonesia tetap dalam tantangan. Tak pelak lagi, tak sedikit bunyi nan mengkritik bahwa moderasi hanya sebatas wacana tanpa penerapan nan kuat. Pemerintah perlu mengambil langkah nyata dalam menegakkan kebebasan beragama, termasuk menindak tegas golongan alias perseorangan nan menghalang kewenangan beragama pihak lain.
Pendidikan multikulturalisme kudu diperkuat sejak awal agar nilai-nilai toleransi tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa langkah konkret, moderasi berakidah hanya bakal menjadi mitos nan susah terwujud.
Jika Indonesia betul-betul mau menjadi negara nan menjunjung tinggi kebebasan beragama, maka upaya nyata kudu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perseorangan dapat beragama dan menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut alias tertekan. Moderasi sejati bukanlah sekadar narasi di atas kertas, tetapi sebuah komitmen untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh umat beragama.
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·