BANGBARA.COM - Nanovest, sebuah platform marketplace digital, mengkritik ketentuan dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) nan dianggap dapat menciptakan akibat sentralisasi di pasar aset mata uang digital Indonesia. Revisi terbaru RUU ini mengatur secara komprehensif keberadaan Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto (LJK Aset Kripto) namun menimbulkan kekhawatiran mengenai dual-role nan diberikan kepada bursa kripto. Pasal 312A huruf c dalam RUU ini memungkinkan bursa untuk berkedudukan sebagai pengawas sekaligus pelaku perdagangan. Hal ini berisiko menciptakan bentrok kepentingan, serta ketidakseimbangan dalam industri nan dapat merugikan pelaku upaya lokal, seperti Nanovest.
Tidak hanya itu, Pasal 215A nan memberikan kewenangan besar kepada bursa sebagai "gatekeeper" dalam ekosistem mata uang digital juga mengundang perhatian. Bursa diberi tugas untuk memberikan rekomendasi mengenai pedagang, lembaga kliring, serta kustodian nan mau bergabung, sementara juga mengawasi standar teknis dan keamanan transaksi. Kewenangan nan terlalu terkonsentrasi ini dapat menimbulkan monopoli, nan pada gilirannya membatasi persaingan sehat dan menghalang penemuan dalam industri mata uang digital Indonesia. Nanovest meminta agar izin ini ditinjau lebih lanjut agar ekosistem tetap kompetitif dan tidak didominasi oleh beberapa pemain besar.
Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, Nanovest menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan nan lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pandangan mereka, izin nan jelas dan setara sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tanpa mengorbankan penemuan alias menciptakan ketidakseimbangan. Dengan adanya pengawasan nan lebih baik, diharapkan industri mata uang digital dapat tumbuh dengan lebih inklusif dan terbuka bagi semua pelaku usaha. Nanovest juga mengusulkan agar kebijakan nan diterapkan dapat mendukung keberagaman pemain dalam industri ini, serta memastikan kesempatan bagi penemuan dan pengembangan teknologi keuangan.
Selain itu, revisi RUU P2SK juga memperkenalkan tanggungjawab bagi seluruh lembaga nan beraksi dalam sektor aset mata uang digital untuk memperoleh izin dari OJK. Pedagang aset mata uang digital nan sudah berizin dapat memberikan jasa kepada perseorangan maupun non-individu, sementara teknologi sistem finansial terdesentralisasi juga kudu dilakukan melalui pedagang nan sah. Langkah ini bermaksud untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mengurangi akibat operasional di sektor digital. Dengan adanya izin nan lebih tegas, diharapkan sektor mata uang digital Indonesia dapat berkembang dengan lebih kondusif dan terjamin. Namun, Nanovest menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar sektor ini tetap kompetitif dan terus berkembang tanpa menghalangi inovasi.
Sumber: VRITIMES
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian alias keseluruhan tulisan
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: Abdul Kholilulloh
11 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·