– Moderasi berakidah di Indonesia sering digaungkan sebagai jalan tengah untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman kepercayaan nan kaya. Sebagai negara dengan kebanyakan masyarakat berakidah Islam, Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam mengembangkan pendekatan keberagamaan nan inklusif, mulai dari pendapat tokoh seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari hingga menjadi kebijakan nasional di era Presiden Joko Widodo.
Namun, meskipun konsep ini didengungkan sebagai solusi ideal untuk mengatasi ekstremisme dan intoleransi, praktik moderasi berakidah justru menuai kritik tajam lantaran sejumlah kelemahan mendasar nan menunjukkan jarak antara wacana dan implementasi.
Salah satu kritik utama terhadap moderasi berakidah adalah ambiguitas definisinya. Konsep ini sering kali terdengar mulia di atas kertas—mendorong toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap keragaman—namun dalam praktiknya, makna “moderat” menjadi kabur dan subjektif. Apa nan dianggap moderat oleh satu golongan bisa dianggap menyimpang oleh golongan lain, terutama di kalangan nan memegang teguh interpretasi kepercayaan secara tekstual.
Akibatnya, moderasi berakidah kerap menjadi semboyan kosong nan kandas menjawab pertanyaan mendasar: siapa nan berkuasa menentukan pemisah moderasi, dan gimana langkah mengukurnya? Ketidakjelasan ini membikin konsep tersebut rentan disalahgunakan sebagai perangkat politik untuk membungkam bunyi kritis alias menekan golongan minoritas demi menjaga status quo.
Lebih jauh, moderasi berakidah kerap dituding sebagai pendekatan nan hanya menyentuh permukaan tanpa menyelesaikan akar masalah bentrok keagamaan. Indonesia tetap menghadapi tantangan berupa intoleransi, polarisasi, apalagi kekerasan berbasis agama, seperti nan terlihat dalam kasus-kasus masa lalu.
Fokus pada “moderat” sebagai sikap individual alias organisasi sering kali mengabaikan aspek struktural seperti ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi nan menjadi pemicu utama ketegangan antarumat.
Dengan kata lain, moderasi berakidah lebih mirip obat penenang nan meredakan indikasi sementara, tetapi tidak menyembuhkan penyakit nan sebenarnya. Tanpa pendekatan nan lebih komprehensif—yang melibatkan kajian mendalam terhadap dinamika kekuasaan dan keadilan sosial—konsep ini hanya menjadi kosmetik belaka.
Aspek lain nan patut dikritik adalah potensi moderasi berakidah untuk membatasi kebebasan berakidah dan kewenangan asasi manusia. Dalam upaya menciptakan harmoni, ada akibat bahwa negara alias golongan tertentu memaksakan standar “moderat” nan sebenarnya tidak inklusif.
Misalnya, golongan dengan pandangan progresif alias konservatif nan tidak sesuai dengan arti resmi moderasi bisa saja dikucilkan alias ditekan. Hal ini ironis, mengingat moderasi berakidah semestinya menjadi jembatan untuk merangkul semua pihak, bukan malah menciptakan dikotomi baru antara nan “moderat” dan nan “tidak moderat.” Dalam konteks ini, moderasi berakidah bisa berubah menjadi perangkat hegemoni nan justru melemahkan pluralisme nan menjadi kekuatan Indonesia.
Tantangan penerapan juga menjadi sorotan. Meskipun pendidikan dan peran tokoh kepercayaan digaungkan sebagai solusi untuk menyebarkan nilai moderasi, kenyataannya tetap banyak masyarakat nan belum memahami alias apalagi menolak konsep ini.
Kelompok radikal dan intoleran terus bermunculan, baik dipengaruhi oleh aliran dari luar maupun dinamika internal. Sementara itu, kebijakan pemerintah nan kadang-kadang condong pada penguatan identitas kepercayaan tertentu justru memperparah polarisasi, alih-alih mendukung moderasi. Kurangnya sumber daya, seperti pendidikan nan inklusif dan akses info nan merata, semakin memperumit upaya mewujudkan konsep ini di lapangan.
Pada akhirnya, moderasi berakidah di Indonesia adalah buahpikiran nan penuh potensi namun sarat kelemahan. Ia menawarkan angan untuk menjaga kerukunan, tetapi tanpa kejelasan definisi, pendekatan nan holistik, dan komitmen nyata dari semua pihak, konsep ini berisiko menjadi sekadar semboyan nan bagus di atas kertas.
Untuk betul-betul efektif, moderasi berakidah perlu dirumuskan ulang dengan melibatkan masyarakat sipil secara luas, menghormati kebebasan individu, dan mengatasi akar masalah sosial-politik nan lebih dalam. Tanpa itu, Indonesia hanya bakal terus berputar dalam lingkaran wacana tanpa perubahan substansial.
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·