– Bagi masyarakat pesantren, peringatan hari santri dapat menjadi momentum paling tepat untuk mengevaluasi tradisi pesantren di tengah perkembangan zaman. Rekontekstualisasi tradisi pesantren perlu digalakkan untuk mewujudkan lingkungan pesantren nan ramah anak. Mengapa perihal ini penting?
Mengingat bahwa pesantren merupakan salah satu pilar penyangga pendidikan sentral di Indonesia, maka rekontekstualisasi tradisi nan terdapat di dalamnya menjadi penting. Tradisi nan baik dilestarikan, sementara tradisi nan kurang relevan dengan perkembangan era perlu diperbaharui dan disesuaikan, tentu berasas nilai-nilai keislaman.
Terlebih, dewasa ini pesantren dianggap sebagai opsi lembaga pendidikan paling ideal oleh sebagian kalangan masyarakat muslim. Mengingat bahwa pergaulan anak muda era sekarang nan makin mengkhawatirkan, kebanyakan orang tua sekarang condong memilih pesantren sebagai ‘tempat berlindung’ nan kondusif bagi anak-anaknya. Sebab, selain menjadi tempat mengenyam pengetahuan agama, pesantren juga mempunyai ‘daya tarik’ tersendiri melalui kemampuannya dalam memberikan perlindungan penuh selama 24 jam kepada para anak didik (santri).
Hal inilah nan membikin para orang tua beramai-ramai memondokkan putra-putri tercintanya di pondok pesantren. Semata-mata mereka hanya mau anaknya bertumbuh kembang dengan baik dengan diberikan ‘asupan’ pengetahuan keagamaan dan pendidikan karakter, serta senantiasa terjaga dari pengaruh-pengaruh negatif bumi luar.
Akan tetapi, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, bumi pesantren nan lazim dipercaya sebagai lembaga pendidikan nan paling ideal bagi anak, justru mengalami ‘guncangan’ nan begitu mengerikan. Bagaimana tidak, telah plural diketahui bahwa saat ini tidak semua pesantren kondusif bagi anak. Demikian ini karena ulah beberapa oknum pimpinan/ masyarakat pesantren nan ‘tega’ melakukan hal-hal tak terpuji dan jauh dari nilai-nilai kepesantrenan itu sendiri.
Akibat ulah bandel beberapa oknum tersebut, reputasi pesantren terkikis secara general dalam pandangan masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat perlahan menurun dan para orang tua bakal dihinggapi rasa cemas dan berpikir dua kali ketika hendak memondokkan anaknya. Pesantren nan dulu kerap digaungkan sebagai tempat paling aman, sekarang justru ‘dianggap’ menjadi tempat paling rawan bagi anak.
Terlepas dari tercemarnya reputasi pesantren akibat ulah oknum bandel pesantren, perihal paling ‘santer’ mendapatkan sorotan publik akhir-akhir ini adalah tentang kasus perundungan (bullying) dan kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
Kasus perundungan di pesantren bukanlah perihal normal dan semestinya tidak boleh dinormalisasi, entah itu dilakukan dalam ranah relasi mendatar (sesama santri) maupun relasi vertikal (pimpinan pondok melakukan tindakan perundungan kepada santri). Sebab, perundungan dalam bentuk apapun itu, entah verbal maupun fisik, adalah perilaku tak terpuji dan jauh dari nilai-nilai kepesantrenan dan kemanusiaan.
Apalagi perihal kasus kekerasan seksual nan dilakukan oleh oknum bandel pesantren, baik pengasuh/ ketua pesantren, ustadz nan mengajar, maupun lainnya, adalah perihal nan sangat-sangat ironi dan memilukan. Mereka nan mengerti pengetahuan kepercayaan dan dihormati sebagai guru—figur teladan nan semestinya bisa digugu dan ditiru—justru berubah menjadi pelaku perbuatan biadab semacam itu.
Dua jenis kasus nan terjadi di lingkungan pesantren tersebut semestinya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebagai manusia nan dianugerahi hati dan logika pikiran, selain serius menuntut keadilan bagi para korban dan mendampingi korban dalam menjalani pengobatan dari pengaruh trauma berkepanjangan, kita juga perlu melakukan langkah-langkah preventif agar tindakan-tindakan tak terpuji semacam itu tak semakin menjamur dan banyak terjadi.
Dalam irit penulis pribadi, kita perlu melakukan rekontekstualisasi tradisi pesantren untuk mewujudkan pesantren ramah anak pada era modern ini. Lantas, dalam rangka menelurkan langkah-langkah preventif terhadap kasus perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, kenapa rekontekstualisasi tradisi pesantren ini perlu dilakukan?
Sebab, terjadinya dua kasus tersebut di atas biasanya dikarenakan tradisi pesantren nan sebenarnya sudah tidak relevan (dan apalagi sudah tak boleh lagi dilakukan), namun tetap saja tetap dilakukan oleh masyarakat pesantren itu sendiri. Dalam kasus perundungan misalnya, ini erat kaitannya dengan tradisi takziran alias senioritas nan ‘seolah’ menjadi karakter unik pesantren.
Pada era dulu, mungkin takziran secara bentuk adalah perihal nan lazim terjadi di pondok pesantren. Namun, saat ini, semestinya takziran semacam itu tidak perlu dilakukan lagi. Kita bisa memilih opsi takziran lain nan lebih mendidik bagi para santri tatkala mereka melangggar suatu aturan, seperti diberikan skorsing, ditakzir membaca wirid tertentu, dan lain sebagainya.
Demikian pula dengan tradisi senioritas. Tradisi ini sudah sangat tak patut dilestarikan di lembaga pendidikan manapun, termasuk pesantren. Mindset nan perlu ditanamkan pada santri-santri senior adalah membimbing dan melindungi adik-adik tingkatnya, bukan malah berperilaku ‘menang-menangan’ seenaknya, apalagi hingga melakukan perundungan kepada mereka.
Kemudian, dalam kasus kekerasan seksual, ini biasanya terjadi lantaran adanya mindset sam’an wa thoatan nan ‘diwajibkan’ oleh ketua pesantren kepada para santrinya secara membabi buta. Melalui relasi kuasa sebagai guru, oknum ustad bandel ini mendoktrin para santri agar mau menuruti apapun nan dikatakan olehnya, termasuk perihal perbuatan tak senonoh itu. Bila tidak berkenan, para santri diancam dan dicap sebagai santri nan durhaka kepada pembimbing dan kelak tidak bakal berkah ilmunya. Para santri nan takut ancaman dan labelisasi ‘durhaka’ tersebut pada akhirnya terperdaya.
Berdasarkan ulasan di atas, rekontekstualisasi tradisi pesantren adalah perihal nan sangat perlu dilakukan. Dalam perihal ini, penulis menawarkan beberapa pendapat nan menjadi manifestasi dari konsep “pesantren ramah anak” (yang minimal ‘bersih’ dari kasus perundungan dan kekerasan seksual) sebagai berikut:
Pertama, penggencaran sosialisasi tentang larangan perundungan dan edukasi seks secara berkala kepada para santri.
Terkait perundungan, para santri kudu diberikan pemahaman bahwa perbuatan merundung bukanlah budaya santri sehingga tidak boleh dilakukan dan kudu diputus mata rantainya. Adapun mengenai kekerasan seksual, para santri diberikan pemahaman bahwa mematuhi ustad itu ada batasnya, ialah dalam perihal baik dan benar. Bila menjumpai oknum ustad nan membujuk ‘aneh-aneh’, tak wajib dipatuhi, apalagi kudu dilaporkan. Lalu, agar penerapan dari sosialisasi ini efektif, maka diperlukan pula dilakukan controlling secara berkala oleh pihak pengawas pesantren (seperti RMI, Ditjen Pontren, dsb).
Kedua, izin pembukaan yayasan pondok pesantren kudu lebih ketat & selektif.
Tidak semua orang bisa seenaknya membuka pondok pesantren. Layaknya mendaftar CPNS, seseorang nan mau membuka yayasan pondok pesantren kudu ‘lulus’ beragam tahapan tes kepantasan terlebih dahulu. Selain itu, yayasan pondok pesantren nan sudah ada juga perlu di-monitoring tentang aktivitas kepesantrenan nan dilaksanakan di dalamnya. Bila tidak sesuai, dicabut saja izinnya dan ditutup selamanya.
Ketiga, keterlibatan peran orang tua dalam mengawal anaknya nan menempuh pendidikan di pesantren.
Orang tua kudu lebih perhatian kepada anaknya nan sedang belajar di pondok pesantren. Di antara bentuk perhatian orang tua adalah dengan selektif memilih pesantren. Sebab, sekali salah dalam menempatkan anak di pesantren abal-abal, bisa saja berakibat fatal.
Demikian ulasan mengenai rekontekstualisasi tradisi pesantren untuk mewujudkan pesantren ramah anak. Semoga dapat menjadi refleksi bagi kita dalam peringatan hari santri nasional tahun ini. Wallahu a’lam.
2 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·