Mencegah Laju Dana Haji ke Ambang Defisit– Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai ujung tombak pengelola biaya haji menuai sorotan. Selama kurang dari satu dasawarsa keahlian BPKH hanya jalan di tempat, perihal ini berisiko membawa laju pengelolaan biaya haji ke periode defisit.
Indikatornya tak lain dan tak bukan adalah pengelolaan biaya haji nan dilakukan BPKH dengan mengandalkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk dengan return investasinya tak lebih dari 7 persen. Dalih BPKH ‘berlindung’ dari sukuk adalah agar pengelolaan biaya haji milik 5,6 juta jamaah dalam antrian itu tidak dikelola dengan ugal-ugalan.
Pertanyaannya, apakah mengelola biaya haji dengan prinsip syariah di luar sukuk adalah ugal-ugalan?
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, skema investasi biaya haji tidak hanya dibatasi pada sukuk semata. Skema investasi lainnya seperti investasi langsung juga diperkenankan sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 nan menyatakan corak investasi langsung adalah mempunyai upaya sendiri, penyertaan modal, kerja sama investasi, dan investasi langsung lainnya.
Jika merujuk pada beleid tersebut, BPKH harusnya tidak berkilah bahwa porsi kebanyakan investasi biaya haji difokuskan pada sukuk dan tidak memberikan pergerakan lebih pada investasi langsung adalah corak sikap BPKH nan mengelola biaya haji secara tidak ugal-ugalan. Karena, investasi langsung andaikan dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian tetap dalam koridor izin nan disahkan.
Jika menengok lebih jauh, biaya kelolaan alias Asset Under Management (AUM) milik BPKH pada 2024 tercatat Rp171,65 triliun. Dalam sasaran pendapatan, BPKH menargetkan Rp12 triliun namun realisasinya hanya Rp11,4 triliun pada 2025.
Usut punya usut, portfolio investasi BPKH mayoritasnya memang dialihkan ke dalam instrumen investasi sukuk, sedangkan investasi langsung nan dilakukan melalui anak usahanya ialah BPKH Limited hanya 0,01 persen dari AUM BPKH.
Kinerja pengelolaan biaya finansial haji oleh BPKH mengalami stagnasi lantaran hanya konsentrasi pada sukuk. Ke depan sudah selayaknya BPKH mulai memikirkan skema investasi langsung dengan prinsip kehati-hatian.
Karena pada 2027 waktu haji bakal terjadi dua kali, nan mana perihal itu bakal memangkas dan menyusutkan biaya kelola nan tadinya Rp171,67 triliun menjadi Rp128 triliun akibat membengkaknya BPIH sebesar Rp42 triliun.
Apalagi jika memandang struktur organisasi BPKH nan gendut melampaui BPI Danantara nan mempunyai biaya kelolaan sebesar Rp15 ribu triliun, sudah selayaknya keahlian BPKH lebih melesat.
Malaysia melalui Tabung Haji Malaysia dengan sangat elegan membagi porsi investasi biaya haji jamaah mereka ke dalam diversifikasi investasi. Strategi alokasi Tabung Haji Malaysia terbagi 53 persen saham, 27 persen obligasi, 15 persen real estate, dan 5 persen investasi lainnya. Diversifikasi investasi itu terlihat di sektor riil, misalnya perkebunan sawit Malaysia nan melangkah baik salah satunya ditopang oleh biaya kelola haji mereka.
Untuk itu jika Indonesia mau terbebas dari bayang-bayang defisit biaya kelola haji demi umat, sudah saatnya BPKH mengambil langkah nan lebih berani tanpa menanggalkan prinsip syariah dan kehati-hatian. BPKH bukan hanya menjadi penjaga biaya kekal umat, tapi juga pengelola nan baik dan mempunyai kapabilitas mumpuni.
Wallahu a’lam
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·