Larangan Monopoli dalam Islam

Sedang Trending 1 tahun yang lalu
Larangan Monopoli dalam IslamLarangan Monopoli dalam Islam

– Ketika rak-rak sembako di pasar mengecil stoknya, bukan selalu lantaran panen kandas alias jalur pengedaran macet. Kadang, kelangkaan bukan musibah alam, melainkan rekayasa manusia. Di kembali pintu penyimpanan nan tertutup rapat, berton-ton beras alias minyak goreng sengaja dibiarkan tidur—menunggu saat nan tepat untuk dibangunkan berbareng lonjakan harga. Inilah wajah praktik monopoli, nan mencekik masyarakat luas.

Dalam istilah fikih, monopoli dikenal dengan julukan iḥtikār. Dalam pandangan Islam, pelaku monopoli, dikenakan dosa sosial. Tindakan itu dipandang sebagai corak kezaliman terhadap kebutuhan orang banyak — menahan peralatan demi untung pribadi sementara masyarakat kesulitan mendapatkannya.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mendefinisikan monopoli sebagai:

“Penguasaan atas produksi dan alias pemasaran peralatan dan alias atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku upaya alias satu golongan pelaku usaha.”

Adapun nan dimaksud dengan praktik monopoli dalam norma positif Indonesia adalah:

“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu alias lebih pelaku upaya nan mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas peralatan dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan upaya tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.”

Dengan kata lain, monopoli terjadi ketika segelintir pihak menguasai akses terhadap peralatan alias jasa penting, lampau menggunakan kekuasaan itu untuk mengatur nilai alias pengedaran sesuka hati. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mematikan persaingan nan sehat dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Menariknya, ketentuan norma positif Indonesia rupanya sejalan dengan aliran fikih Islam tentang iḥtikār alias monopoli. Para ustadz dari beragam ajaran sepakat bahwa menimbun peralatan kebutuhan pokok demi meraup untung sepihak hukumnya haram.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh menegaskan bahwa para ustadz sepakat mengharamkan praktik monopoli, terutama pada bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat. Alasannya sederhana namun mendasar: monopoli menimbulkan kesulitan bagi manusia (yujibu al-masyaqqah ‘alan-nās).

Ketika peralatan vital ditahan peredarannya demi untung sepihak, maka pelakunya telah menjadi penyebab penderitaan sosial. Dalam pandangan hukum Islam, untung nan lahir dari penderitaan orang banyak bukanlah rezeki, melainkan kezhaliman nan kudu dicegah.

واتفق الفقهاء أيضاً على أن الاحتكار حرام في كل وقت في الأقوات أو طعام الإنسان، مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز، والتين والعنب والتمر والزبيب واللوز ونحوها مما يقوم به البدن، لا العسل والسمن، واللحم والفاكهة. وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهائم كتبن وفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب

“Para fuqaha sepakat bahwa praktik penimbunan (iḥtikār) hukumnya haram setiap waktu terhadap bahan-bahan pokok alias makanan manusia, seperti gandum, jelai, jagung, beras, buah tin, anggur, kurma, kismis, kacang almond, dan sejenisnya nan menjadi kebutuhan pokok tubuh.

Adapun madu, mentega, daging, dan buah-buahan tidak termasuk dalam kategori tersebut. Demikian pula, menurut ajaran Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, penimbunan juga diharamkan dalam makanan hewan, seperti jerami dan hijauan pakan ternak.”(Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, (Suriah: Darul Fikr, tt ) Jilid 4, hlm, 2692).

Lebih jauh, para ustadz menegaskan bahwa inti larangan monopoli adalah untuk mencegah mudarat bagi masyarakat luas. Praktik penimbunan, rawan lantaran dapat membikin orang banyak kesulitan memperoleh kebutuhan pokok. Imam al-Hathab dalam Mawāhib al-Jalīl menjelaskan:

 والحكمة في تحريم الاحتكار  رفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره  أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس ، انتهى والله أعلم .

Artinya; Hikmah (alasan) diharamkannya praktik penimbunan (ihtikar) adalah untuk menghilangkan kemudaratan dari masyarakat umum. Para ustadz juga sepakat bahwa andaikan seseorang mempunyai suatu peralatan nan sangat dibutuhkan oleh orang banyak, sementara mereka tidak mendapatkan selain dari padanya, maka orang tersebut boleh dipaksa untuk menjualnya demi mencegah terjadinya mudarat atas masyarakat. Selesai. Dan Allah-lah nan Maha Mengetahui. (Imam Al-Hathab, Mawahibul jalil, (Beirut: Darul Fikr, 1992 M), Juz IV, hlm, 228).

Jika ditarik ke konteks Indonesia, substansi larangan monopoli dalam norma Islam sejajar dengan izin positif kita. UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa monopoli mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran peralatan alias jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan upaya tidak sehat serta merugikan kepentingan umum.

Di era pasar bebas dan globalisasi, praktik monopoli bisa datang dengan wajah baru;  bisa kartel, konglomerasi, alias apalagi monopoli digital. Namun, prinsip Islam tetap relevan, tidak boleh ada pihak nan menimbun, menguasai, alias mempermainkan kebutuhan dasar manusia demi untung pribadi.

Selengkapnya
Sumber Info Seputar Islam bincangsyariah
Info Seputar Islam bincangsyariah
↑