Larangan Membuka Bisnis Judi dalam Islam– Di tengah derasnya arus digitalisasi dan semangat wirausaha nan menjangkiti banyak kalangan muda, beragam jenis upaya bermunculan dengan iming-iming untung besar. Tak sedikit nan tergoda menjalani upaya nan menjanjikan “cuan cepat” meski di baliknya tersembunyi praktik nan meragukan secara syariat.
Salah satu di antaranya adalah upaya judi, baik dalam corak konvensional seperti taruhan bola hingga jenis modernnya melalui aplikasi digital. Di permukaan, upaya ini tampak menggiurkan: sigap menghasilkan, tidak memerlukan banyak modal, dan bisa diakses dari mana saja. Namun benarkah itu jalan rezeki nan diridhai Allah?
Dalam aliran Islam, praktik pertaruhan dikenal dengan istilah maysir. Para ustadz telah memberikan penjelasan nan cukup rinci mengenai prinsip dan batas dari maysir. Salah satu penjelasan nan cukup representatif disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi dalam salah satu karyanya:
الْقَاعِدَةُ الَّتِيْ تُحَدِّدُ مَعْنَى الْمَيْسِرِ تَتَخَلَّصُ فِيْ أنَّ كُلَّ مَالٍ يَدْفَعُه الْإنْسانُ مُقَابِلَ مَنْفَعَةٍ يَحْتَمِلُ أنْ يَحْصُلَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْصُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ في مَعْنَى الْمَيْسِرِ ، وَالْمَيْسِرُ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْأَنِ
Artinya, “Setiap kekayaan nan diberikan seseorang untuk mendapatkan faedah nan tetap berkarakter untung-untungan bisa jadi sukses dan bisa jadi gagal, maka itu termasuk dalam kategori maysir (judi), dan maysir diharamkan secara tegas dalam Al-Qur’an.” (Fatawa Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, [Beirut, Darul Fikr: t.t.] Jilid II, laman 49)
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa prinsip dari maysir terletak pada unsur spekulasi dan ketidakpastian. Jika seseorang mengeluarkan sejumlah duit alias kekayaan dengan angan memperoleh keuntungan, tetapi untung itu berjuntai sepenuhnya pada peluang, keberuntungan, alias kemungkinan menang-kalah, maka aktivitas tersebut termasuk dalam kategori gambling menurut pandangan syariat.
Islam sangat mengharamkan praktik pertaruhan (maysir) secara tegas dan eksplisit. Dalam Q.S. Al-Baqarah [1]: 219, Allah SWT berfirman:
يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ
Artinya, “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa faedah bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'” (QS. Al-Baqarah: 219)
Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa dosa gambling (maysir) muncul lantaran seseorang bisa merampas kewenangan orang lain dan bertindak zalim, sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian. Judi memang memberikan untung dari kemenangan alias hadiah, tetapi faedah itu hanya semu, sedangkan mudaratnya nyata dan serius.
Para penjudi rela mengorbankan hartanya demi angan untung nan tidak pasti, apalagi sering menguras lenyap seluruh hartanya. Dalam mengejar keuntungan, mereka kehilangan logika sehat, mental tertekan, dan waktu banyak terbuang sia-sia.
Karena itu, dosa dan keburukan khamr dan gambling jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Dulu, saat mabuk, orang kerap saling menyerang dan berkelahi. Begitu pula saat berjudi, sering muncul pertengkaran, permusuhan, dan dendam nan tumbuh di hati. Dampak negatif gambling tidak hanya merusak individu, tetapi juga menakut-nakuti keselarasan sosial masyarakat secara luas. (Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir, [Damaskus, Darul Fikr: 1991], jilid II, laman 273)
Jika praktik gambling itu sendiri telah diharamkan secara tegas dalam Islam, maka membuka alias menjalankan upaya nan menyediakan jasa perjudian, alias apalagi sekadar memfasilitasinya, juga termasuk perbuatan nan tidak dibenarkan dalam syariat.
Larangan ini sejalan dengan prinsip dalam ushul fiqh nan menyatakan:
ما أَدَّى إلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ
Artinya, “Segala sesuatu nan mengantarkan pada perbuatan haram, maka hukumnya juga haram.” (Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Qawa’id al-Ahkam, [Kairo, Maktabah Kulliyatul Azhariyah: 1991] Jilid II, hlm. 218)
Mendirikan alias membuka upaya nan berbasis gambling pada hakikatnya berfaedah membuka jalan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan nan telah diharamkan oleh syariat. Dalam pandangan Islam, tindakan semacam ini tidak hanya dipandang sebagai corak fasilitasi terhadap maksiat, tetapi juga menjadikan pelakunya turut menanggung dosa atas perbuatan orang lain nan melibatkan diri dalam praktik tersebut.
Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِن آثامِهِمْ شَيْئًا
Artinya, “Siapa pun nan membujuk kepada kesesatan, maka dia bakal mendapat dosa sebanyak dosa orang-orang nan mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (HR. Muslim)
Dengan demikian, dalam perspektif Islam, tidak ada ruang pembenaran bagi siapa pun nan mendirikan alias menjalankan upaya judi. Selain bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial, tindakan tersebut juga mengakibatkan tumpukan dosa nan terus mengalir selama praktik itu berjalan dan terus diikuti oleh orang lain.
Larangan Bisnis Judi dalam Hukum Positif
Dalam sistem norma positif Indonesia, segala corak pertaruhan termasuk membuka upaya gambling merupakan tindakan nan dilarang keras dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Larangan ini secara tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan nan berlaku.
Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 303 melarang siapa pun untuk membuka, menawarkan, alias menyediakan tempat perjudian. Pelaku dapat dikenai balasan penjara hingga 10 tahun alias denda hingga Rp25 juta. Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 303 bis bagi mereka nan mengulangi tindak pidana perjudian.
Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memperkuat pelarangan tersebut dengan menyatakan bahwa segala corak pertaruhan merupakan kejahatan nan kudu ditindak tegas.
Ketiga, larangan ini juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 nan melarang pemberian izin untuk segala jenis perjudian, baik dalam corak lama maupun nan muncul di kemudian hari.
Keempat, dalam konteks digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) melarang pengedaran info elektronik nan bermuatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
Dengan memperhatikan dalil-dalil syar’i dan ketentuan norma positif nan bertindak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa membuka upaya gambling bukan hanya melanggar patokan agama, tetapi juga bertentangan dengan norma negara. Bisnis semacam ini tidak hanya merusak moral perseorangan dan sosial masyarakat, tetapi juga membawa akibat norma nan serius bagi pelakunya.
Oleh lantaran itu, setiap muslim nan beragama hendaknya menjauhi segala corak upaya nan mengandung unsur perjudian, dan memilih jalur upaya nan halal, berkah, serta memberi faedah nyata bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Wallahu a’lam
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·