Ketua DPRD KBB Menghindar Pertanyaan Tinggalkan Wartawan Saat P3D, Sikap Muhammad Mahdi Idris Tuai Sorotan

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Pelaksanaan aktivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 nan dilaksanakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi Idris, di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Jumat (17/7/2026), menuai sorotan dari kalangan wartawan.

Kegiatan nan mengangkat tema "Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyimpangan Remaja" tersebut dihadiri puluhan peserta serta menghadirkan narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat.

Namun, di tengah berlangsungnya kegiatan, sejumlah awak media nan telah menunggu untuk melakukan wawancara mengaku tidak memperoleh kesempatan berjumpa dengan Ketua DPRD KBB.

Baca Juga: Imam Tunggara Kawal Perencanaan Pembangunan Daerah 2026, Penguatan Posyandu dan Penanganan Stunting Jadi Prioritas di Cangkorah

Menurut keterangan sejumlah wartawan nan berada di lokasi, Muhammad Mahdi Idris sempat masuk ke dalam salah satu ruangan sebelum akhirnya meninggalkan letak menggunakan mobil dinas pribadinya tanpa memberikan kesempatan wawancara maupun menyapa para wartawan nan telah menunggu.

Padahal, para wartawan telah menyiapkan sejumlah pertanyaan mengenai beragam rumor strategis di Kabupaten Bandung Barat, mulai dari pengawasan penyelenggaraan program pemerintah, realisasi pembangunan daerah, kondisi APBD, hingga beragam persoalan nan menjadi perhatian publik.

"Saya mau menanyakan mengenai dengan info santer nan beredar, mengenai Data Serapan APBD KBB Beda Versi, Kemenkeu Catat 28,91 Persen, Pemkab Klaim Sudah Tembus 40 Persen, saya tanya personil banggar di DPRD jawabannya, nan bisa jawab hanya ketua DPRD, tapi ketua DPRD nya menghindari wartawan setiap ketemu, jadi gimana ini? Dan tetap banyak pertanyaan lainnya," papar salah seorang wartawan di lokasi.

Kepergian Ketua DPRD tersebut dinilai tidak menghargai dan mengecewakan pekerjaan jurnalis, lantaran kesempatan untuk memperoleh penjelasan langsung sebagai ketua lembaga legislatif tidak dapat terlaksana.

Baca Juga: Data Serapan APBD KBB Beda Versi, Kemenkeu Catat 28,91 Persen, Pemkab Klaim Sudah Tembus 40 Persen

Padahal, aktivitas P3D merupakan program nan dibiayai melalui anggaran wilayah dan bermaksud menjalankan kegunaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan info di lapangan, aktivitas berjalan sejak sekitar pukul 15.30 WIB. Selain menghadirkan sekitar 70 peserta, aktivitas juga menyediakan konsumsi serta duit pengganti transport bagi peserta sebesar Rp100 ribu per orang.

Dalam penyelenggaraan kegunaan pengawasan tersebut, para wartawan berambisi ketua DPRD juga dapat memberikan ruang komunikasi kepada media sebagai bagian dari keterbukaan info publik.

Media mempunyai peran krusial sebagai penghubung info antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat. Kesempatan wawancara menjadi salah satu sarana bagi publik untuk memperoleh penjelasan mengenai beragam kebijakan, hasil pengawasan, maupun perkembangan penyelesaian persoalan nan sedang dihadapi Kabupaten Bandung Barat.

Hingga buletin ini ditulis, belum diperoleh keterangan langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat mengenai argumen tidak memberikan kesempatan wawancara kepada awak media maupun meninggalkan letak sebelum sesi wawancara berlangsung.

Bangbara.com tetap membuka ruang kewenangan jawab dan kewenangan penjelasan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat andaikan nan berkepentingan mau memberikan penjelasan alias tanggapan atas peristiwa tersebut, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.***