Bandung Barat, BANGBARA.COM – Sistem outsourcing (alih daya) dalam perekrutan tenaga kerja kembali menjadi sorotan tajam, tidak hanya berasal dari serikat pekerja nasional, tetapi juga oleh instansi ketenagakerjaan di daerah.
Praktik nan semula diperuntukkan bagi pekerjaan penunjang, sekarang merambah ke pekerjaan intimenyulut kritik lantaran kerap mengabaikan agunan sosial dan keselamatan kerja.
UU dan Praktik nan Tak Sejalan
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (pengganti UU Ketenagakerjaan) menyatakan outsourcing hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu dan perusahaan penyedia tenaga kerja kudu berbadan norma serta mempunyai izin resmi. Namun dalam prakteknya, masalahnya berbeda.
Baca Juga: TNI Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Kapuspen Tegaskan Supremasi Sipil
Menteri Tenaga Kerja apalagi menyebut bahwa banyak perusahaan abai mendaftarkan pekerja outsourcing dalam program agunan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Mereka kerap mengalihkan pekerjaan inti kepada tenaga outsourcing, tanpa perlindungan norma dan sosial memadai. Akibatnya, status kerja menjadi tidak pasti, PHK bisa terjadi kapan saja, dan akibat keselamatan kerja makin meningkat.
Buruh Turun ke Jalan: Hapus Outsourcing
Aksi demonstrasi pekerja juga meningkat. Ribuan pekerja dari beragam wilayah hingga Kabupaten Serang turun ke jalan menuntut penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap bayaran murah.
Gerakan seperti HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah) menggalang tuntutan agar tenaga kerja diangkat sebagai tenaga kerja tetap dan mendapatkan agunan sosial penuh.
Baca Juga: Simak Jadwal Live Timnas Indonesia vs Chinese Taipei di FIFA Matchday September 2025 di Surabaya
BPJS: Wajib Tapi Tidak Dijalankan
Dari sisi perlindungan sosial, banyak pekerja outsourcing tidak terdaftar dalam program BPJS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP Nomor 86 Tahun 2013, pendaftaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah tanggungjawab absolut perusahaan. Apabila perusahaan tidak mendaftarkan, mereka dapat dikenai hukuman administratif.
Selain itu, info menyebut bahwa sekitar 7,4 juta pekerja outsourcing di Indonesia (2024) tersebar di beragam sektor, namun sekitar 60 % dari mereka tidak memahami langkah mencairkan agunan seperti JHT lantaran tidak didaftarkan, perjanjian berhujung sebelum minimal masa kerja, alias perusahaan tidak memberi surat keterangan kerja.
KBB: Perspektif Daerah
Hasil wawancara dengan Henny, Kepala Bidang Hubungan Industrial (Kabid HI) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, nan berjalan di ruang kerjanya pada Kamis, 4 September 2025, memunculkan sorotan tajam terhadap masalah ini.
“Untuk mengikuti undang-undang nan lama, outsourcing itu bisa dipakai untuk jasa tertentu seperti tenaga satpam, tenaga memasak untuk restoran, maupun jasa unik lainnya nan dapat dilakukan melalui training lebih dulu,” jelas Henny.
Baca Juga: Seskab Teddy dan Sri Mulyani Ungkap Instruksi Tegas Prabowo di Ratas: Dorong Investasi, Perbaiki Fasilitas Publik, dan Fokus Sejahterakan Rakyat
Henny memaparkan secara luas, bahwa tenaga kerja nan perlu untuk dilakukan tenaga unik dan perlunya dilakukan training intensif, maka boleh saja menggunakan perekrutan dengan jasa outsourcing.
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·