BANGBARA.COM - Indonesia AIDS Coalition (IAC) dan sejumlah mitra mengkritik perundingan ke-19 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) nan berjalan pada 1-5 Juli 2024. Menurut mereka, perundingan ini mengabaikan kewenangan kerakyatan dan berakibat jelek pada masyarakat, terutama dalam akses obat nan terjangkau.
Ferry Norila dari IAC menyatakan bahwa monopoli paten dalam perundingan ini bakal menghalang akses masyarakat terhadap obat-obatan penting, khususnya bagi pasien HIV, TB, dan hipertensi paru. Selain itu, Rahmat Maulana Sidik dari IGJ menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perundingan ini, nan berpotensi merugikan kepentingan rakyat.
Lutfiyah Hanim, peneliti senior IGJ, menguraikan bahwa klausul 'TRIPS Plus' dalam perjanjian ini bakal memperketat perlindungan kewenangan kekayaan intelektual, memperpanjang masa perlindungan paten, dan membatasi impor paralel, sehingga memperlambat masuknya obat generik dan meningkatkan nilai obat. Arni Rismayanti dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia juga menyuarakan kekhawatiran tentang mahalnya nilai obat nan diperlukan oleh pasien.
IAC dan mitra mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak klausul 'TRIPS Plus' nan diajukan Uni Eropa. Mereka menegaskan bahwa perundingan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, dan menekankan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara dalam negosiasi ini.
Sumber : VRITIMES
Editor: Abdul Kholilulloh
2 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·