– Berikut tulisan tentang norma golput dalam hukum Islam. Pesta demokrasi rakyat Indonesia melalui pilkada serentak 2018 bakal bergulir pada rabu 27 Juni. Mulai pukul 7.00 s.d 13.00 di beragam TPS di wilayah masing-masing.
Tentunya tidak hanya pihak panitian pemilu alias kandidat dan para tim suksesnya, melainkan rakyatpun pasti sudah matang-matang memikirkan untuk menentukan pilihannya.
Pada setiap pilkada maupun pemilu, tetap banyak kejadian-kejadian nan menyimpang dari patokan baku. Seperti tindak money politik alias tindak golput. Mengenai tindak Golput, istilah singkatan dari golongan putih alias disederhanakan menjadi pemilih abu-abu.
Artinya, mereka tidak menentukan sikap ketika agenda pencoblosan berlangsung. Mereka enggan memilih salah satu diantara para kandidat kepada daerah. Tindakan ini terntunya menjadi catatan krusial nan kudu segera ditemukan solusinya agar tidak terulang terus-menerus di setiap waktu pilkada di masa-masa mendatang sampai pada pilpres digelar.
Adapun tindakan golput ini dapat menggugurkan bunyi dan menciderai proses demokrasi. akibat golput tersebut surat bunyi menjadi tidak sah alias abstain. Kasus ini, Jika digali lebih dalam, maka tindakan golput mempunyai pengertian luas, diantaranya:
Pertama, tidak menentukan pilihan. ini merupakan tindakan nan sia-sia, gimana seorang nan datang ke bilik bunyi (TPS) tanpa mencoblos satu di antara kandidat kepala daerah. bisa juga dia mengosongkan bunyi suara dan partisipasinya seakan dianggap sebagai formalitas belaka.
Hal ini serupa dengan peristiwa tahkim, di mana sifat aliran qadariyah pada saat itu tidak memihak kepada Ali RA. maupun Muawiyah. Sifat ini sama dengan istilah “cari aman”.
Kedua, mencoblos lebih dari satu pilihan. Golongan ini termasuk dari orang-orang nan bimbang dalam bertindak maupun bersikap. Padahal jelas Rasulullah saw. Bersabda
(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (رواه الترميذي
“Tinggalkanlah apa-apa nan meragukanmu kepada sesuatu nan tidak meragukanmu”.
Anjuran untuk meninggalkan hal-hal nan meragukan adalah bagian dari hukum islam. Tidak hanya dalam perihal pemilihan kepala daerah, terlebih pada urusan ibadahpun sangat diwanti-wanti agar terhindar dari sifat bimbang, sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan khusu’ dan khidmat.
Ketiga, tidak memilih lantaran argumen sedang merantau. Budaya masyarakat Indonesia dalam upaya untuk menyambung hidup ialah dengan langkah bekerja di luar wilayah (transmigrasi). Jika pada persyaratan pemilih disesuaikan dengan KTP asal, maka berapa juta jiwa nan tidak bisa ikut memilih pemimpin lantaran tersebar di beragam wilayah dan KTP tersebut tidak bisa digunakan di wilayah tempat mereka bekerja.
Masalah ini kudu ditangani secara serius agar semua masyarakat bisa berperan-serta rencana kerakyatan ini tanpa terkecuali. Jika sampai hari ini tidak diperhatikan, maka perihal seperti ini dapat dipastikan menjadi kecacatan di tiap periodenya.
Bersandar pada penjelasan sebelumnya, bahwa tindakan golput merupakan tindakan tercela, merusak tatanan patokan nan telah disahkan oleh undang-undang. Tindakan seperti ini tidak dibenarkan dan keluar dari koridor ketentuan.
Menyikapi perihal tersebut, dalam perspektif pandang islam bahwa tindakan golput bagian dari pelanggaran. Selaras dengan sikap tidak alim terhadap perintah Al-Qur’an. Firmat Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم.
“Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian”.
Mayoritas para ustadz menafsirkan kata ulil amri ialah pemerintah. hasil konsesus menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, Maka alim dan menghormati terhadap kebijakan pemerintah bukan perihal biasa melainkan perintah Negara dan Agama untuk rakyatnya agar senentiasa mematuhi Pemerintah secara seksama.
Ayat ini menjelaskan norma wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), ialah orang nan mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berfaedah mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, lantaran jika pemimpin tidak ada, maka tanggungjawab untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, norma mengangkat pemimpin pun menjadi wajib.
Pada tahun 2009, dalam ijtima’ ustadz di Padang Panjang Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya Golput tersebut. Fatwa ini juga didukung oleh fatwa MUI nan ada di beberapa wilayah bahwa nasabul pemimpin alias mengangkat pemimpin adalah wajib, walaupun kadang-kadang tidak menggunakan istilah “Golput.” Ini merupakan ijtihad politik dalam meminimalisir nomor dan kejadian Golput.
Oleh lantaran itu, orang-orang mukmin tidak bakal pernah mengambil sikap Golput ketika pilkada, lantaran mengetahui bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban, bukan sekadar hak. Sebagai kewajiban, maka orang-orang mukmin pasti memilih pemimpin nan terbaik dari calon-calon nan ada.
Demikian penjelasan mengenai norma golput dalam Syariat Islam. Wallahu a’lam. [Baca juga: MUI Tegaskan Golput Haram Hukumnya]
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·