– Bagaimana norma golput dalam Islam? Pasalnya, tidak lama lagi rakyat Indonesia bakal segera melaksanakan pemilihan umum untuk para wakil rakyat dan juga pemimpin negara kita selanjutnya. Nah dalam perihal ini nantinya di tahun 2024 seluruh penduduk negara Indonesia bakal melangsungkan pemilihan umum (pemilu).
Namun sayangnya seringkali kita bingung alias apalagi tidak tahu kudu memilih siapa, nan ujung-ujungnya banyak nan justru memilih untuk tidak memberikan suaranya alias golongan putih (golput). Lantas bagaimanakah hukumnya?
Fatwa MUI Golput Haram
Belum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan norma haram bagi masyarakat nan memilih golongan putih alias golput saat pemilu. Untuk itu, pejabat MUI minta masyarakat menggunakan kewenangan pilihnya pada pemilu 2024.
Menurut Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengatakan, perihal itu merujuk pada fatwa nan pernah dikeluarkan MUI sebelumnya mengenai tanggungjawab memilih pemimpin.
“Dalam fatwa nan dikeluarkan pada Ijtima Ulama II se-Indonesia pada 2009 menegaskan memilih pemimpin dalam Islam adalah tanggungjawab untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama,” ujarnya, dikutip laman MUI, Senin (18/12).
Kiai Cholil menegaskan, jika masyarakat tidak menggunakan kewenangan pilihnya sama saja dengan tidak bertanggung jawab terhadap jalannya bangsa ini. Utamanya, dia meminta masyarakat memilih satu dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang.
- Advertisement -
“Kita meminta pilihlah salah satu dari nan tiga. Mau nomor satu, dua, dan tiga silakan mana nan sesuai, kita sudah lihat dari visi misinya, debatnya siapa nan ngomongnya lebih bagus, mana nan lebih konsisten melaksanakannya,” terangnya dalam siaran pers sejumlah medias.
Tentu saja setiap penduduk negara nan sudah mempunyai kewenangan pilih mempunyai tanggung jawab untuk mencoblos pemimpin Indonesia di masa mendatang. Jadi pemimpin adalah cermin dari masyarakat. Oleh lantaran itu, apa pun alasannya tidak boleh tidak memilih di pemilu nan bakal datang (Pemilu 2024).
Adapun isi fatwa nan dirujuk Kiai Cholil adalah hasil keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Masa’il Asasiyah Wathaniyah alias masalah strategis kebangsaan. Fatwa tersebut ditetapkan pada 26 Januari 2009 dengan titel Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum. Berikut isi komplit fatwanya nan ditetapkan di Padang Panjang seperti dilansir dari database fatwa MUI, Senin 18 Desember 2023.
Isi Fatwa tentang Pengharaman Golput saat Pemilu
1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin alias wakil nan memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita berbareng sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa
2. Memilih pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah tanggungjawab untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama
3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan kepercayaan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat
4. Memilih pemimpin nan beragama dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai keahlian (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib
5. Memilih pemimpin nan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) alias sengaja tidak memilih padahal ada calon nan memenuhi syarat hukumnya adalah haram
Kemudian sumber rujukan nan digunakan dalam keputusan fatwa di antaranya adalah Al-Qur’an nan salah satunya merujuk pada surah An-Nisa ayat 59, hadits Rasulullah SAW, qaul sahabat maupun pendapat ulama. MUI dalam perihal ini mengutip qaul sahabat nabi Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, dan pendapat al-Mawardi nan menyatakan penegakan kepemimpinan hukumnya wajib (fardhu kifayah).
Demikian penjelasan mengenai norma golput dalam fatwa MUI. Semoga bermanfaat. [Baca juga: Hukum Golput dalam Islam]
2 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·