– Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai masalah strategis kebangsaan [masail asasiyyah wathaniyah]. Berdasarkan fatwa MUI haram pemimpin nan ingkar janji, terlebih janji nan diucapkan saat kampanye. Dalam fatwa MUI tersebut tidak boleh mentaati pemimpin nan memerintahkan sesuatu nan dilarang agama.
Nah berikut Keputusan Komisi A mengenai Masalah Strategis Kebangsaan, Ijtima’ Ulama Fatwa Se-Indonesia tentang Kedudukan Pemimpin nan Tidak Menepati Janjinya.
- Pada dasarnya, kedudukan merupakan amanah nan pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Meminta dan/atau merebut kedudukan merupakan perihal nan tercela, apalagi bagi orang nan tidak mempunyai kapabilitas nan memadai dan/atau diketahui ada orang nan lebih kompeten. Dalam perihal seseorang mempunyai kompetensi, maka dia boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk perihal tersebut.
- Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun ekskutif kudu mempunyai kompetensi (ahliyyah) dan keahlian dalam menjalankan amanah tersebut.
- Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.
- Calon pemimpin nan berjanji untuk melaksanakan suatu kebijakan nan tidak dilarang oleh syariah, dan terdapat kemaslahatan, maka dia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram.
- Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan nan menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin tersebut berjanji nan menyalahi ketentuan kepercayaan maka haram dipilih, dan jika rupanya terpilih, maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan.
- Calon pemimpin publik nan menjanjikan memberi sesuatu kepada orang lain sebagai hadiah untuk memilihnya maka hukumnya haram lantaran termasuk dalam ketegori risywah (suap).
- Pemimpin publik nan melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu nan dilarang kepercayaan dan alias melarang sesuatu nan diperintahkan kepercayaan maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.
- Pemimpin publik nan melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya kudu dimintai pertanggungjawaban melalui lembaga mengenai dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nan berlaku.
- Pemimpin publik nan tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali.
- MUI agar senantiasa memberikan taushiyah kepada para pemimpin nan mengingkari janji dan sumpahnya.
Fatwa MUI ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para pemimpin untuk selalu menepati janjinya kepada rakyat. Janji adalah amanah nan kudu ditunaikan. Apabila seorang pemimpin mengingkari janjinya, maka dia telah melanggar amanah dan melakukan dosa.
Selain itu, fatwa ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran rakyat untuk menuntut pemimpin nan mengingkari janjinya. Rakyat mempunyai kewenangan untuk menuntut pemimpin nan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk mengingkari janjinya.
Demikian penjelasan mengenai fatwa MUI mengenai haram pemimpin nan ingkar janji. Semoga bermanfaat. [Baca juga: Hukum Menepati Janji Kepada Allah]
Kalian bisa kerjasama buat bantu Bincangsyariah.com terus menyajikan artikel-artikel nan berfaedah dengan berbelanja minimal 150.000 di Allofresh. Dapatkan rangkaian cashback dengan download aplikasinya disini dan masukan kode AFBS12 saat berbelanja

3 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·