DPRD Bandung Barat Ingatkan Pemkab: Dari Bencana, 315 Kepala Sekolah Kosong, hingga Zonasi Pendidikan Masih Jadi PR

BANDUNG BARAT, BANGBARA.COM – Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mempercepat pembangunan di beragam sektor, DPRD Kabupaten Bandung Barat mengingatkan tetap terdapat sejumlah persoalan nan memerlukan perhatian serius.

Penanganan wilayah terdampak bencana, kekosongan ratusan kedudukan kepala sekolah, hingga pertimbangan sistem zonasi pendidikan menjadi pekerjaan rumah nan dinilai kudu segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha, saat aktivitas Pengawasan Peraturan Daerah (P3D) di Perumahan Cimareme Indah, Kecamatan Ngamprah, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Nur, aktivitas P3D berbeda dengan reses personil DPRD. Jika reses bermaksud menyerap aspirasi masyarakat, maka P3D lebih difokuskan pada penyampaian sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan program-program pemerintah wilayah sesuai bagian tugas masing-masing komisi.

Baca Juga: Pemancing Hilang di Waduk Saguling Ditemukan Meninggal, Pencarian 24 Jam Berakhir Duka

"Kalau reses lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Sementara P3D konsentrasi menyampaikan dan mengawasi penyelenggaraan program pemerintah sesuai dengan komisi masing-masing," ujar Nur kepada wartawan.

Infrastruktur Mulai Bergerak, Penanganan Bencana Berjalan

Nur mengapresiasi sejumlah program prioritas nan mulai menunjukkan progres positif, terutama pembangunan prasarana nan menjadi salah satu konsentrasi pemerintahan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

Menurutnya, penanganan area terdampak musibah di Kecamatan Rongga, termasuk wilayah Cibenda dan Cibedug, sekarang mulai memasuki tahap penyelesaian.

Bahkan, pemerintah wilayah telah menyiapkan anggaran lanjutan agar program tersebut dapat terus melangkah hingga tahun 2027.

"Ini menjadi langkah positif, tetapi tentu kudu terus dikawal agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," katanya.

Baca Juga: Anggota DRPD KBB Nur Djulaeha Ajak Jurnalis KBB Kedepankan Verifikasi, Pemberitaan Kondusif Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Publik

Ia menilai masyarakat tidak hanya memerlukan perencanaan di atas kertas, melainkan kepastian bahwa program-program pembangunan betul-betul direalisasikan.

Dukungan untuk Porprov dan Atlet Disabilitas

Di sektor olahraga, DPRD juga memandang adanya komitmen Pemkab Bandung Barat dalam mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.

Menurut Nur, pemerintah telah merespons beragam kebutuhan nan diajukan penyelenggara agar penyelenggaraan Porprov melangkah optimal.