BANGBARA.COM - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan peraturan baru nan memperketat izin aset mata uang digital di Indonesia. Melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2024, mereka memberikan pemisah waktu hingga 16 Oktober 2024 bagi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk memenuhi syarat dan mendapatkan izin resmi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Kepala Bappebti, Kasan, menekankan bahwa peraturan ini krusial untuk menciptakan ekosistem mata uang digital nan kondusif dan teratur di Indonesia.
Saat ini, terdapat dua perusahaan nan telah memperoleh izin PFAK, sementara 13 CPFAK lainnya sedang dalam proses mendapatkan persetujuan. Jika mereka tidak memenuhi syarat alias kandas mendapatkan izin hingga pemisah waktu nan ditetapkan, tanda daftar mereka bakal dibatalkan. Langkah ini bermaksud untuk melindungi penanammodal dan memastikan standar nan lebih tinggi di industri kripto.
Peraturan baru Bappebti ini didukung oleh beragam pihak, termasuk Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI). Wakil Ketua Umum Aspakrindo-ABI, Yudhono Rawis, menyatakan bahwa izin ini bakal meningkatkan kredibilitas industri mata uang digital di Indonesia dengan menyaring pelaku upaya nan serius dan berkomitmen terhadap regulasi.
Yudhono juga menyoroti pentingnya kerja sama antara regulator dan pelaku industri untuk memastikan penerapan peraturan melangkah efektif. Menurutnya, kepatuhan terhadap izin adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri mata uang digital global. Dengan izin nan kuat, diharapkan industri mata uang digital di Indonesia dapat berkembang lebih stabil dan berkelanjutan.
Sumber: VRITIMES
Editor: Abdul Kholilulloh
2 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·