- Apakah demonstrasi diperbolehkan dalam Islam? Fenomena demonstrasi bukanlah perihal nan baru, apalagi ini nyaris menjadi kebiasaan di beragam negara demokrasi tak terkecuali Indonesia. Demonstrasi adalah dianggap langkah krusial dalam menekan perubahan, menyuarakan keadilan, dan memihak hak-hak rakyat.
Namun, tidak jarang pula tindakan demonstrasi menimbulkan polemik, terutama ketika berbenturan dengan stabilitas keamanan, ketertiban umum, alias apalagi etika sosial.
Sejatinya, dalam Islam sebagai seorang Muslim kita juga diperintahkan untuk alim kepada pemimpin. Sebagai hamba diperintahkan oleh Allah Swt untuk alim kepada-Nya, Rasulullah dan pemimpin dari kalangan kita. perintah itu Allah titahkan dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat 59.
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًاࣖ
Artinya; “Wahai orang-orang nan beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika Anda berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika Anda beragama kepada Allah dan hari Akhir. nan demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus hasilnya (di bumi dan di akhirat).” (QS. An-Nisa: 59)
Dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk alim dan alim terhadap apa nan telah menjadi putusan pemerintah, lampau Bagaimana jika rupanya dalam perspektif pandang rakyat putusan itu tidak berpihak pada rakyat? Bolehkah ki kritik? Seperti melakukan demonstrasi misalnya. Berikut penjelasannya.
Hukum Mengkritik Kebijakan Pemimpin
Terkait pertanyaan apakah demonstrasi diperbolehkan dalam Islam? Di dalam literatur kitab klasik dapat dijumpai beberapa keterangan mengenai norma mengkritik pemimpin seperti nan terdapat dalam kitab Ithaf As-sadah Al-Muttaqin laman 25 juz 7 ;
وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح اللطيف فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر، من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور في بيته يكاد يفضي إلى خرق حجاب هيبته وإسقاط حشمته من أعين الرعية وذلك محذور ورد النهي عنه.
Artinya ; “Adapun hubungan rakyat dengan penguasa, maka urusannya lebih berat dibandingkan hubungan anak dengan orang tua. Dalam perihal ini, rakyat hanya boleh melakukan pemberitahuan dan nasihat nan lembut.
Adapun mengenai tingkatan ketiga (yaitu bertindak langsung), maka perihal itu perlu ditinjau kembali, lantaran menyerbu untuk mengambil kekayaan rampasan dari gudang-gudangnya dan mengembalikannya kepada para pemiliknya, alias mencabut benang-benang dari busana sutranya, serta memecahkan minuman keras di rumahnya, bisa menyebabkan rusaknya wibawa dan jatuhnya kehormatan penguasa di mata rakyat. Padahal, perihal itu adalah sesuatu nan dilarang dan telah ada larangan terhadapnya”.
Larangan itu berasas hadist nan diriwayatkan oleh beberapa ustadz muhadditsin dari `Iyadh bin Ghanmin Al-Asy’ari dan Hisyam bin Hakim bahwa Rasulullah pernah bersabda;
من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة .
Artinya ; “Barang siapa nan memuliakan pemimpin Allah Swt di bumi maka Allah Swt bakal memuliakan dia di hari hariakhir dan peralatan siapa nan menghinakan pemimpin Allah Swt maka Allah Swt bakal menghinakan dia di hari kiamat”. (HR.Bukhari, Bayhaqi,dan Imam Ahmad).
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mengkritik kebijakan pemimpin diperbolehkan dalam Islam. Kritik nan disampaikan bermaksud untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menjatuhkan alias menciptakan kekacauan. Dalam beragam riwayat, para sahabat pun tidak segan memberikan masukan alias koreksi kepada pemimpin jika mereka memandang adanya kekeliruan.
Namun demikian, Islam juga menekankan etika dan etika dalam menyampaikan kritik. Kritik kudu dilakukan dengan langkah nan santun, bijak, dan tetap menjaga kehormatan pemimpin, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Tujuannya adalah memperbaiki, bukan mempermalukan.
Dengan demikian, kritik dalam Islam merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat untuk menjaga kebaikan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada sisi lain, krusial menjadi catatan untuk pemimpin, jika hendak membikin kebijakan alias putusan, haruslah dikaji apakah kebijakan tersebut betul-betul maslahat untuk masyarakat?. Hal ini senada dengan bunyi norma fikih.
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
Tindak-tanduk pemerintah nan berasosiasi dengan masyarakat kudu didasari dengan maslahat.
Demikian penjelasan mengenai norma mengkritik pemerintah. Semoga bermanfaat, Wallahu a`lam. [Baca juga: 3 Doa Untuk Pemimpin]
1 tahun yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·